Strategi Pemenuhan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Sunu Ardhi Nugroho

doi:10.55961/jpbj.v1i2.29

Authors

Sunu Ardhi Nugroho BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementerian PUPR, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.29

Keywords:

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Jabatan Fungsional, Perencanaan Karir, ASN, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, BP2JK

Abstract

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan amanat dari Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 untuk melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP2JK yang dibentuk di 34 Provinsi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil lainnya. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa memiliki 4 tugas jabatan yang dapat diklaim sebagai angka kredit, yaitu meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional di BP2JK, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tantangan dalam pengumpulan angka kredit karena pelaksanaan tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dalam tugas jabatan pemilihan penyedia barang/jasa, khususnya hanya pelaksanaan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dan belum dapat mengakomodasi tugas jabatan di bidang perencanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang kewenangannya masih berada di unit organisasi teknis. Selain tantangan di bidang tugas jabatan, terdapat perbedaan beban kerja dan jumlah paket pada BP2JK di setiap provinsi yang berpotensi menyebabkan pemenuhan angka kredit minimal bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK tidak tercapai. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo, dihasilkan konsep strategi pemenuhan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo dan diharapkan dapat menjadi referensi dan diimplementasikan di BP2JK lain atau unit kerja dengan profil dan kondisi yang sama.

References

Agus Arif Rakhman. 2021. Kumpulan Template Bukti Fisik: Angka Kredit Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Versi Permenpan RB No. 29 Tahun 2020. Jakarta: Dewangga Energi Internasional.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020. Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.

Pemerintah Indonesia. 2021. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.