Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa

Authors

  • Mita Dwijayanti Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i1.61

Keywords:

Katalog elektronik versi 6, E-Purchasing, Pengadaan Barang/Jasa, Kepatuhan hukum, Regulasi Pengadaan

Abstract

Katalog Elektronik Versi 6 merupakan inovasi terbaru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini mengkaji aspek hukum terkait implementasi Katalog Elektronik Versi 6, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang/jasa, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian sistem ini dengan kerangka hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 secara substansial telah memenuhi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, beberapa tantangan hukum masih ditemukan, terutama terkait perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan hukum sebagai langkah strategis untuk memastikan implementasi Katalog Elektronik Versi 6 berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

References

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 Di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Haryanto, B. (2024). Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 67-78.

Putri, A. (2023). Keamanan Data dalam Sistem Pengadaan Elektronik. Jurnal Hukum dan Teknologi, 12(3), 45-56.

Rahmawati, E. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan dalam Implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 11(1), 34-46.

Siregar, T. (2024). Tantangan Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di Daerah. Jurnal Pengadaan Publik, 10(1), 23-34.

Utami, D. (2024). Transisi Sistem Pengadaan Elektronik: Studi Kasus Katalog Elektronik Versi 6. Jurnal Kebijakan Publik, 8(4), 89-102.

Downloads

Published

2025-04-30

How to Cite

Dwijayanti, M. (2025). Katalog Elektronik Versi 6: Kajian Hukum atas Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa, 4(1), 15–24. https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i1.61