Analisis Dukungan Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Abstract

Dukungan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dukungan anggaran pada belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung Barat sudah memenuhi prasyarat Penggunaan PDN. Hal ini dapat ditunjukkan melalui 1. Peningkatan anggaran pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 yang semula 648,4 Milyar menjadi 765,7 Milyar pada tahun 2023, 2. Peningkatan perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2022 yang semula 641,5 Miliar menjadi 757,2 Milyar di tahun 2023, 3. Penggunaan Produk Dalam Negeri yang semula berada pada nilai 53% pada tahun 2022 kemudian pada triwulan kedua Tahun 2023 baru mencapai 8%, nilai ini dipastikan akan meningkat pada triwulan keempat. Ketiga peningkatan ini semakin menguatkan komitmen pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung peningkatan dukungan anggaran belanja PDN pada pengadaan barang dan jasa dan secara tidak langsung mendorong sektor UMKM dan pengusaha lokal Bandung Barat dapat terus tumbuh dan berkembang